Konstitusi adalah…hukum dasar suatu negara.Konstitusi adalah hukum utama negara. Semua hukum yang lain harus sejalan dengan konstitusi. Konstitusi menggambarkan struktur negara dan bekerjanyalembaga-lembaga negara. Konstitusi menjelaskan kekuasaan dan kewajiban pemerintah.
Konstitusi membatasi kekuasaan pemerintah, karena itujuga berfungsi mencegah kekuasaan yg sewenang-wenang. Konstitusi menetapkan dan melindungi. konstitusi memiliki arti; permulaan dari segala peraturan mengenai suatu Negara.
Dengan demikian suatu konstitusi memuat aturan atau sendi-sendi pokok yang bersifat fundamental untuk menegakkan bangunan besar yang bernama “Negara”.
Di Indonesia, konstitusi disusun oleh sebuah panitia, yang terdiri dari pemimpin-pemimpin politik dan pakar-pakar hukum. Panitia ini bekerja terburu-buru menjelang pernyataan kemerdekaan. Akibatnya banyak hal yang tidak diatur secara rinci sehingga mudah dimanipulasi oleh pemerintah. Inilah yang terjadi selama 25 tahun kekuasaan Orde Baru.
Isi konstitusi umumnya hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Aturan-aturan asing lebih rinci diserahkan pengaturannya kepada undang-undang yang berada dibawah konstitusi, yang lebih mudah untuk dibuat, diperbaharui, maupun dicabut.
Menurut Miriam Budiardjo, setiap Undang-undang Dasar / Konstitusi memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikt :
1. Organisasi Negara.
Misalnya: pembagian kekuasaan antara badan Eksekutif, Legeslatif dan Yudikatif. Masalah pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat / pemerintah federal dengan pemerintah daerah / pemerintah negara bagian; Prosedur penyelesaian masalah pelanggaran yurisdiksi lembaga negara.
a. Pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.
Legislatif di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

2. Hak-hak asasi manusia
Di Indonesia sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).
3. Prosedur mengubah Undang-undang dasar
Mengubah UUD suatu negara dapat dilakukan, tetapi tidak mudah untuk sewenang-wenang melakukan itu.
4. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari Undang-undang Dasar.
Kita dapat mengakui pada UUD 1945 telah ada perubahan. Akan tetapi adakalanya perubahan itu tidak dapat dilakukan oleh sebab-sebab/sifat tertentu sehingga ia tidak dapat dirubah.

HUBUNGAN PENDAPAT MERIAM BUDIARJO ATAS UUD 1945
1. Pendapat Meriam Budoarjo Yang mengatakan bahwa dalam konstitusi terdapat pembagian kekuasaan sangat jelas adanya dalam UUD 1945. Dalam UUD 1945 pada Bab II (Majelis Permusyawaratan Rakyat), Bab III (Kekuasaan Pemerintahan Negara), Bab V (Kementerian Negara), Bab VI (Pemerintah Daerah), Bab VII (Dewan Perwakilan Rakyat), Bab VIIA (Dewan Perwakilan Daerah), Bab VIIIA (Badan Pemeriksa Keuangan) dan Bab XI (Kekuasaan Kehakiman).Adanya Bab-bab ini membuktikan bahwa dalam UUD 1945 Jelas terdapat pembagian kekuasaan antara Kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.
2. Pendapat Meriam Budiarjo yang mengatakan bahwa dalam konstitusi terdapat Hak asasi manusia (HAM) juga sangat jelas dalam undang-undang dasar 1945. Dalam UUD 1945 Pada Bab XA (Hak asasi manusia). Misalnya Dalam UUD 1945 bab XA PAsal 28A yang Mangatakan Setiap Orang berrhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya dan banyak lagi pasal dalam Bab XA ini yang menjelaskan tentang Hak asasi Manusia.
3. Pendapat Meriam Budiarjo Yang mengatakan Bahwa dalam Konstitusi tedapat Prosedur mengubah UUD Juga jelas dalam Undang-undang dasar 1945. Pada Bab XVI (Perubahan Undang-undang dasar). Pada bab Ini Dijelaskan tentang prosedur mengubah Undang-undang dasar. Misalnya Pada Pasal 37
(1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir.
4. Pendapat Meriam Budiarjo yang mengatakan bahwa dalam konstitusi ada kalanya larangan mengubah sifat tertentu dari UUD. Setelah mengamati UUD 1945, tidak ditemukan adanya pembahasan mengenai Larangan mengubah siat tertentu dari UUD. Yang ditemukan hanya Larangan memberlakukan suatu Badan Negara atau Peraturan jika belum diadakan yang baru menurut UUD. Hal ini terdapat pada Aturan Peralihan Pasal II yang mengatakan bahwa Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

A. Isi Konstitusi
1. Identitas bangsa
2. Hak_Hak dasar warga negara
3. Negara Hukum
4. Sistem perekonomian
5. Sistem pemerintahan
6. Keamanan pribadi dan nasional
7. Proses pemilihan umum yang demokratis